Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memastikan bahwa dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun dari muzaki tidak digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, menegaskan bahwa pemanfaatan dana ZIS telah memiliki ketentuan yang jelas dan tidak dapat dialihkan di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
Ia menyatakan bahwa seluruh dana yang diamanahkan masyarakat kepada BAZNAS disalurkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan delapan golongan (asnaf). Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Rizaludin menjelaskan, delapan asnaf penerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang terlilit utang untuk kebutuhan dasar), fisabilillah, dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam tata kelola zakat di BAZNAS sehingga seluruh proses penghimpunan dan pendistribusian harus tetap berada dalam koridor syariah.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa secara kelembagaan maupun sumber pendanaan, program MBG dan pengelolaan zakat berada dalam sistem yang berbeda. Program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang dibiayai melalui anggaran negara, sedangkan dana ZIS berasal dari amanah masyarakat yang penggunaannya diatur secara ketat berdasarkan syariat Islam.
Karena itu, dana zakat tidak dapat dialokasikan untuk program di luar kategori asnaf, termasuk program MBG.
Dalam pengelolaannya, BAZNAS berpedoman pada prinsip 3A, yakni Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Prinsip tersebut memastikan bahwa tata kelola zakat tidak hanya sesuai ajaran Islam, tetapi juga mematuhi ketentuan hukum dan mendukung kepentingan nasional.
Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, serta bantuan kemanusiaan bagi kelompok rentan yang termasuk dalam delapan asnaf.
BAZNAS juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan terkait penggunaan dana zakat. Rizaludin menegaskan bahwa amanah para muzaki tetap terjaga dan seluruh dana disalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin serta kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai bentuk akuntabilitas, BAZNAS menerapkan sistem pelaporan dan audit berkala yang dapat diakses publik melalui laman resmi lembaga.
24/02/2026 | Kontributor: Humas
Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan bahwa tidak terdapat kebijakan penyaluran dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan guna meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyampaikan bahwa pengelolaan serta distribusi zakat tetap berpedoman pada ketentuan syariat Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Ia memastikan bahwa dana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (ashnaf) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Delapan golongan penerima zakat tersebut meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang memiliki utang), fisabilillah, serta ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).
Menurut Thobib, prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam tata kelola zakat nasional. Karena itu, Kemenag memastikan seluruh kebijakan pengelolaan zakat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat agar selalu merujuk pada sumber informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi kebenarannya.
Melalui klarifikasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa dana zakat hanya disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dan regulasi yang berlaku.
23/02/2026 | Kontributor: Humas
Kendari, 29 Oktober 2025 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) Tahap I sebagai upaya memperkuat pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) yang berbasis digital, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di D’Blitz Hotel Kendari pada 29–31 Oktober 2025.
Bimtek ini merupakan bagian dari strategi BAZNAS Provinsi Sultra dalam memastikan seluruh BAZNAS kabupaten/kota memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi SiMBA sebagai sistem resmi nasional pengelolaan data muzaki, mustahik, penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan ZIS-DSKL.
Kegiatan tersebut menghadirkan langsung pemateri dari Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi BAZNAS RI, sekaligus Staf Layanan Aplikasi Nasional, yaitu Bapak Muhammad Sulthan Rafi dan Bapak M. Rezky Revansyah Suprihono. Keduanya memberikan pendalaman materi terkait pembaruan sistem, standar penginputan data, serta strategi optimalisasi pelaporan melalui Aplikasi SiMBA agar lebih efektif, sinkron, dan sesuai dengan ketentuan nasional BAZNAS.
Peserta Bimtek Tahap I terdiri dari lima BAZNAS kabupaten/kota, yakni BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara, BAZNAS Kota Kendari, BAZNAS Kota Baubau, BAZNAS Kabupaten Buton Tengah, dan BAZNAS Kabupaten Buton Selatan. Penetapan peserta pada tahap awal ini disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan teknis serta hasil evaluasi awal implementasi SiMBA di masing-masing daerah.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, S.Ag. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keaktifan dan konsistensi BAZNAS kabupaten/kota dalam menggunakan serta melaporkan seluruh aktivitas pengelolaan ZIS-DSKL melalui Aplikasi SiMBA sebagai basis data dan pelaporan kelembagaan.
Punardin mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat anggapan keliru bahwa BAZNAS yang aktif di media sosial otomatis telah tertib dalam pelaporan administrasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, tidak seluruh aktivitas tersebut tercatat secara lengkap dalam Aplikasi SiMBA. Menurutnya, sebaik apa pun program yang dilaksanakan, tanpa laporan yang tercatat secara resmi dalam sistem, maka kegiatan tersebut tidak memiliki nilai akuntabilitas kelembagaan.
“Sebagus dan sebaik apa pun yang Anda kerjakan, namun tanpa laporan itu sama saja tidak ada artinya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa BAZNAS wajib menerapkan prinsip 3A, yaitu Aman Regulasi, Aman Syar’i, dan Aman NKRI. Salah satu bentuk implementasi konkret dari prinsip tersebut adalah melalui pemanfaatan Aplikasi SiMBA secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan ZIS-DSKL dapat dipertanggungjawabkan secara regulatif, syar’i, dan kelembagaan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi Sultra, A. M. Syafi’i Rabkhir, S.Kom, yang juga merupakan operator SiMBA BAZNAS Provinsi Sultra, menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari sesi diskusi sebelumnya antara dirinya dengan Direktur Inovasi dan Teknologi Informasi BAZNAS RI, Bapak Achmad Setio Adinugroho, S.Si., M.IT., beserta tim terkait Profiling dan Grading SiMBA di wilayah Sulawesi Tenggara periode Januari–Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa kegiatan Bimtek ini akan berlanjut pada Tahap II bagi BAZNAS kabupaten/kota lainnya, dengan jadwal yang akan ditentukan berdasarkan urgensi dan hasil penilaian grading implementasi SiMBA di masing-masing daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Wakil Ketua II Drs. H. Anab T. Malinda, S.H., M.Si., Wakil Ketua III Ir. H. Muh. Zuhri Rustan, dan Wakil Ketua IV Drs. H. Arsidik Asuru, M.Ag. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menegaskan komitmen BAZNAS Provinsi Sultra dalam memperkuat tata kelola pengelolaan ZIS-DSKL yang profesional, terintegrasi, dan modern melalui sistem digital nasional.
29/10/2025 | Kontributor: Humas
Kendari, 10 Oktober 2025 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari dalam upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja keagamaan, khususnya dai, marbut, imam masjid, serta amil zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan rasa aman dan perlindungan bagi para pelayan umat yang menjalankan tugas keagamaan di tengah keterbatasan ekonomi.
Kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut diawali dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Aula Kantor BAZNAS Provinsi Sultra pada Kamis (9/10/2025). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja keagamaan dan amil zakat tingkat provinsi, sekaligus menjadi momentum awal sinergi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Saido Bonsai, S.Sos., M.Si., Ketua BAZNAS Provinsi Sultra, Punardin, S.Ag., serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Gatot Prabowo, beserta jajaran. Hadir pula perwakilan Bagian Kesra Kabupaten/Kota serta pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan perlindungan sosial di sektor keagamaan.
Adapun pokok perjanjian kerja sama (PKS) yang disepakati meliputi “Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Dai, Marbut, Imam Masjid, serta Amil Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.”
Dalam pelaksanaannya, program ini menyasar dai, marbot, dan imam masjid yang tergolong masyarakat miskin dan menengah ke bawah, sehingga pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tetap berada dalam koridor ketentuan syariah serta sesuai dengan asnaf zakat yang berlaku.
Pada tahap awal pelaksanaan program, total kuota penerima manfaat yang ditetapkan berjumlah 601 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 peserta kepesertaannya ditanggung dan dibiayai oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara 301 peserta lainnya ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Skema pembagian kuota ini merupakan bentuk sinergi dan gotong royong antar-BAZNAS dalam memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja keagamaan di daerah.
Melalui kerja sama ini, para peserta program akan memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas dakwah dan pelayanan umat, sekaligus meringankan beban keluarga apabila terjadi risiko kerja atau musibah.
Ketua BAZNAS Provinsi Sultra, Punardin, S.Ag., menyampaikan bahwa penetapan kuota penerima manfaat merupakan bentuk komitmen nyata BAZNAS dalam menghadirkan perlindungan sosial yang terukur dan berkelanjutan.
“Pada tahap awal ini, kami menetapkan kuota sebanyak 601 penerima manfaat. Sebanyak 300 orang dibiayai langsung oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan 301 orang lainnya menjadi bagian dari komitmen BAZNAS Kabupaten/Kota. Skema ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja keagamaan menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Punardin menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat peran zakat dalam menjawab kebutuhan riil di masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini, BAZNAS hadir memastikan dai, imam masjid, dan amil zakat provinsi mendapatkan perlindungan sosial yang layak dan bermartabat, sehingga dapat menjalankan pengabdian dengan lebih tenang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Provinsi Sultra, Saido Bonsai, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pekerja keagamaan yang tergolong rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Bagi pekerja seperti imam masjid, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian merupakan perlindungan dasar yang sangat penting. Dengan adanya perlindungan ini, keluarga tidak dibiarkan menanggung sendiri ketika terjadi musibah, tetapi memperoleh perlindungan yang layak dan bermartabat,” ungkapnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Gatot Prabowo, menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi seluruh pekerja, baik formal maupun informal.
“Kami berharap melalui kolaborasi ini, dai, marbut, imam masjid, serta amil zakat BAZNAS Provinsi Sultra dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif tanpa rasa khawatir terhadap risiko kerja. Semoga kerja sama ini dapat menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
Selain penandatanganan PKS, kedua belah pihak juga membahas mekanisme pelaksanaan serta rencana tindak lanjut berupa sosialisasi dan edukasi bersama agar program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sinergi antara BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja keagamaan yang selama ini mengabdikan diri dalam pelayanan umat.
10/10/2025 | Kontributor: Humas
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia menyambut kepulangan Satgas Bannusia Lugri Garuda Merah Putih II yang juga beranggotakan personel BAZNAS. Tim tersebut telah tiba kembali di tanah air pada Sabtu (13/9/2025), menandai berakhirnya misi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina melalui jalur udara (airdrop).
Pimpinan BAZNAS RI Bidang SDM, Keuangan, dan Umum, Kolonel Caj (Purn.) Drs. Nur Chamdani, bersama Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional, KH. Achmad Sudrajat, Lc., M.A., CFRM., turut hadir dalam acara penyambutan yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair S.M. Al-Shun, perwakilan dari Kedutaan Besar Mesir dan Yordania, sejumlah pejabat kementerian, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Kol. Caj (Purn.) Drs. Nur Chamdani menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan misi kemanusiaan tersebut.
“BAZNAS RI menyampaikan puji syukur Alhamdulillah atas keberhasilan seluruh personel Satgas Garuda Merah Putih II, termasuk anggota dari BAZNAS RI, yang dengan izin serta lindungan Allah SWT telah sukses menunaikan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, melalui airdrop. Kolaborasi antara TNI dan BAZNAS RI yang merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo telah terlaksana dengan baik.
Tugas ini merupakan wujud tanggung jawab BAZNAS RI kepada masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan penyaluran bantuannya melalui BAZNAS. Ke depan, kami akan terus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdonasi, agar bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina dapat terus berlanjut,” ujarnya.
Sebagai bentuk penghargaan, BAZNAS memberikan piagam apresiasi kepada sejumlah personel Satgas dan mitra yang berperan dalam misi tersebut, antara lain Kolonel Pnb Puguh Yulianto, Letkol Cba Supriyanto, S.I.P., M.Si., Letkol Pnb Chandra Danang Jaya, serta media TVOne yang diwakili oleh Mohammad Fahrial Nugraha.
Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan misi kemanusiaan ke Palestina tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk BAZNAS.
“Total bantuan yang telah diterjunkan mencapai 91,4 ton dalam 520 boks logistik yang didistribusikan di wilayah Gaza. Semua ini dapat terlaksana berkat sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BAZNAS, dan TNI di bawah arahan Panglima TNI,” jelasnya.
Ia menambahkan, misi tersebut merupakan bukti nyata konsistensi bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan global.
“Sekali lagi, ini adalah komitmen bangsa Indonesia untuk terus hadir dalam perjuangan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita di Gaza,” tegasnya.
Meskipun misi airdrop telah usai, BAZNAS RI menegaskan komitmennya untuk tetap membuka jalur kebaikan. Bersama pemerintah, TNI, dan para mitra strategis, BAZNAS akan terus menyalurkan amanah donasi masyarakat Indonesia bagi warga Gaza, baik melalui jalur darat maupun mekanisme lain yang memungkinkan.
14/09/2025 | Kontributor: Humas
Berita Terbaru
BAZNAS Sambut Baik Putusan MK Tolak Uji Materi UU Zakat dan Dorong Penguatan Tata Kelola Nasional
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang diajukan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Forum Zakat, dan Arif Rahmadi Haryono dalam Perkara No. 97/PUU-XXII/2024, serta oleh Muhammad Jazir dan Indonesia Zakat Watch dalam Perkara No. 54/PUU-XXIII/2025.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga ketentuan dalam UU Pengelolaan Zakat tetap dinyatakan konstitusional. MK juga menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukanlah lembaga “superbody”, melainkan bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional yang terintegrasi bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pemerintah.
Selain itu, MK memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pengelolaan Zakat paling lambat dalam waktu dua tahun. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola zakat nasional agar lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan.
Menanggapi hal ini, BAZNAS RI menyampaikan apresiasi dan menyambut baik putusan MK tersebut. Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyebut keputusan itu sebagai penguatan atas kedudukan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.
“BAZNAS menghormati dan menyambut baik keputusan MK. Putusan ini menegaskan kembali posisi UU 23/2011 sebagai dasar hukum yang sah, sekaligus memberikan arah untuk perbaikan melalui revisi agar tata kelola zakat lebih transparan, adaptif, dan berkeadilan,” ujar Noor Achmad.
Putusan MK juga menegaskan pentingnya penerapan unified system atau sistem pengelolaan zakat terintegrasi secara nasional, yang menjamin koordinasi efektif antara lembaga zakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sejalan dengan syariat Islam dan hukum positif di Indonesia.
Selain itu, MK menekankan penerapan prinsip good amil governance sebagai standar tata kelola yang harus dijalankan oleh seluruh lembaga pengelola zakat agar tetap profesional, kredibel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
BAZNAS menilai arah kebijakan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara BAZNAS, LAZ, serta seluruh pemangku kepentingan zakat di Tanah Air.
“BAZNAS siap berperan aktif dalam proses revisi undang-undang dengan menjunjung prinsip good zakat governance dan semangat kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat melalui zakat,” tambah Noor Achmad.
Dengan adanya putusan ini, BAZNAS mengajak muzaki, mustahik, dan seluruh lembaga zakat untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
BERITA29/08/2025 | Humas
BAZNAS RI Anugerahkan Penghargaan kepada 906 Penggerak Zakat dalam BAZNAS Awards 2025
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memberikan penghargaan kepada 906 penggerak zakat dari berbagai lembaga dan individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan zakat.
Penganugerahan tersebut berlangsung dalam ajang BAZNAS Awards 2025, yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., beserta jajaran pimpinan BAZNAS RI dan para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Kiai Noor menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa para penggerak zakat merupakan bagian penting dari dakwah zakat nasional yang memberikan dampak nyata bagi umat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra dan pimpinan BAZNAS di seluruh Indonesia. Apa yang telah dilakukan semuanya merupakan bagian penting dari dakwah zakat yang luar biasa,” ujar Kiai Noor.
Kiai Noor menjelaskan bahwa BAZNAS Awards 2025 diselenggarakan secara besar-besaran untuk memberikan penghargaan yang layak kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasi tinggi. Dari lebih dari seribu usulan, sebanyak 906 penerima dinyatakan lolos seleksi ketat berdasarkan kiprah, dedikasi, dan dampak nyata yang telah diberikan kepada masyarakat.
“Kami tidak memberikan penghargaan secara sembarangan. Semua melalui proses seleksi yang ketat. Kontribusi BAZNAS daerah dan perjuangan para penerima penghargaan layak dicatat dan dihargai,” tegasnya.
Selain kepada BAZNAS daerah, penghargaan juga diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta tokoh perorangan yang konsisten mendukung program zakat. Menurut Kiai Noor, apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas kolaborasi besar yang telah terjalin antara BAZNAS dan berbagai pihak.
“Kementerian, lembaga, hingga kepala daerah banyak yang turut memperkuat gerakan zakat nasional. Karena itu, mereka juga berhak mendapatkan apresiasi,” tambahnya.
Tidak hanya di tingkat nasional, penghargaan juga diberikan kepada lembaga amil zakat di luar negeri, termasuk yang berada di Mesir dan Yordania, atas peran aktifnya dalam mendukung gerakan zakat global.
Kiai Noor juga menyampaikan rasa terima kasih kepada media massa yang turut menyebarluaskan dakwah zakat ke masyarakat luas.
“Peran media sangat penting dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang zakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya,” ujarnya.
Beberapa kategori penghargaan dalam BAZNAS Awards 2025 antara lain mencakup Program Terbaik BAZNAS Daerah, Program Terbaik LAZ Mitra BAZNAS RI, Media Terbaik, Special Awards 2025, Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Life Time Achievement Zakat Indonesia, hingga Mitra Terbaik.
Melalui ajang ini, BAZNAS menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi seluruh elemen zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian umat.
BERITA28/08/2025 | Humas
BAZNAS Selaraskan Program Zakat dengan RPJMN 2025–2029 untuk Dukung Pembangunan Nasional
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Hj. Saidah Sakwan, MA, menegaskan bahwa seluruh program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurutnya, dana sosial syariah, termasuk zakat, kini telah menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan tingkat menengah pemerintah.
“Kami mengarahkan seluruh ekosistem binaan agar dapat mendukung keberhasilan program prioritas nasional,” ujar Saidah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Plenary Session “Capaian Kinerja 2020–2025 dan Isu Strategis Renstra ke Depan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Saidah menjelaskan, dana keagamaan seperti zakat diarahkan untuk memperkuat program prioritas pemerintah, terutama dalam penanganan kemiskinan, bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatannya juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional.
Lebih lanjut, Saidah menekankan pentingnya model pemberdayaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ia menyebut zakat bukan hanya instrumen distribusi, tetapi juga sarana strategis untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
“Zakat harus menghadirkan model pemberdayaan yang membuat mustahik naik kelas menjadi muzaki,” tegasnya.
Dalam paparannya, Saidah menguraikan capaian BAZNAS sepanjang 2020–2025. Saat pandemi 2021–2022, BAZNAS berfokus pada program pemulihan mustahik melalui bantuan langsung, ketahanan pangan, serta penguatan modal produktif. Sejak 2023, arah kebijakan difokuskan pada pengentasan kemiskinan struktural lewat Desa Zakat, pengembangan ekonomi mustahik, dan dukungan bagi UMKM.
Dari hasil pembelajaran lima tahun terakhir, BAZNAS berupaya menyeimbangkan antara pendistribusian konsumtif dan pendayagunaan produktif.
“Distribusi konsumtif memang penting untuk kondisi darurat, tetapi pendayagunaan produktif adalah kunci kemandirian mustahik,” ujar Saidah.
Pada tahun 2026, BAZNAS menargetkan komposisi ideal 50:50 antara konsumtif dan produktif, dengan sedikitnya 28% dana dialokasikan khusus untuk program pemberdayaan. Kebijakan ini mendukung visi Asta Cita Presiden serta arah RPJMN 2025–2029 yang menempatkan dana sosial syariah sebagai motor pembangunan berkelanjutan.
Kinerja BAZNAS juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, penyaluran zakat nasional mencapai Rp39,48 triliun, dan pada 2025 ditargetkan menembus Rp45,5 triliun. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang efektif.
Saidah menekankan, sinergi antara BAZNAS dan pemerintah perlu terus diperkuat agar arah kebijakan berjalan seiring.
“Apa yang dilakukan BAZNAS harus sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah. Alhamdulillah, zakat kini telah menjadi bagian dari kebijakan nasional,” tuturnya.
Ia menambahkan, zakat kini memiliki posisi strategis karena berperan langsung dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan wilayah, pembiayaan pembangunan, serta penguatan nilai kebangsaan.
“Pemerintah menghargai keberadaan para amil zakat, baik di pusat maupun daerah, sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Saidah.
BERITA28/08/2025 | Humas
Zakat Jadi Pilar Penting Pembangunan Nasional, Bappenas Apresiasi Peran Strategis BAZNAS
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya pada hari kedua Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025, Rabu (27/8/2025).
Dalam sambutannya, Pungkas menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS RI atas peran aktif dan konsistensinya dalam mengurangi kemiskinan serta menekan ketimpangan sosial. Menurutnya, kontribusi zakat kini semakin relevan dalam memperkuat agenda pembangunan pemerintah.
“Kemiskinan di Indonesia telah menurun signifikan hingga di bawah 10 persen. Namun, tantangan berikutnya adalah ketimpangan sosial. Di sinilah zakat berperan penting, bukan hanya membantu secara konsumtif, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri,” jelasnya.
Pungkas menambahkan bahwa sinkronisasi program BAZNAS dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah merupakan hal yang krusial. Ia menekankan agar program BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terintegrasi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sehingga mampu memperkuat kontribusi terhadap pencapaian target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
“RPJMD harus sejalan dengan RPJMN. Karena itu, BAZNAS di setiap daerah perlu memastikan programnya masuk dalam RPJMD agar dampaknya semakin kuat,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun per tahun, yang menurutnya perlu dikelola secara optimal melalui ekosistem zakat yang lebih inklusif. “Tantangannya adalah bagaimana potensi besar ini dapat diwujudkan. Masyarakat perlu didorong agar tahu, mau, dan mampu menunaikan zakat. Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat menjadi faktor utama,” lanjutnya.
Dalam konteks jangka panjang, Pungkas menilai bahwa zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan, kontribusi BAZNAS sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.
“Kita ingin menuju Indonesia yang maju dan sejahtera, dengan kemiskinan yang hampir nol dan ketimpangan yang semakin kecil. Peran BAZNAS dalam mencapai visi besar ini sangat strategis,” ujarnya.
Sebagai penutup, Pungkas mendorong agar pengelolaan zakat diperkuat melalui tata kelola yang transparan dan pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan efektivitas zakat sekaligus melengkapi keterbatasan anggaran negara.
“Karena APBN memiliki batas, peran dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi sangat penting. Dengan tata kelola yang baik dan digitalisasi yang optimal, kontribusi zakat bagi kesejahteraan masyarakat akan semakin besar,” pungkasnya.
Melalui Rakornas BAZNAS 2025, BAZNAS RI meneguhkan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memperkuat peran zakat sebagai pilar pembangunan nasional dan instrumen kesejahteraan umat.
BERITA28/08/2025 | Humas
Kepala BPS: Kolaborasi BAZNAS dan Pemerintah Kunci Tepat Sasaran Penyaluran Bantuan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dinilai memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Kolaborasi antara BAZNAS dan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, menjadi hal penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh para mustahik yang berhak.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 pada hari kedua, Rabu (27/8/2025) di Jakarta.
Amalia mengungkapkan, berdasarkan data BPS per 8 Agustus 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 286,8 juta jiwa, dengan 23,85 juta orang di antaranya tergolong miskin. Konsentrasi terbesar penduduk miskin berada di Pulau Jawa, dengan rincian: Jawa Timur (3,87 juta), Jawa Barat (3,6 juta), Jawa Tengah (3,3 juta), serta Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.
“Jika dijumlahkan, sekitar 13,13 juta orang atau 55 persen dari total penduduk miskin di Indonesia berada di lima provinsi tersebut,” jelas Amalia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk miskin berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, di mana kepala rumah tangga umumnya hanya lulus SD atau bahkan putus sekolah. Banyak di antara mereka bekerja di sektor pertanian (45,67 persen) dan sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial maupun jaminan kesehatan.
“Pendidikan menjadi faktor penting yang menentukan kesejahteraan keluarga,” ujar Amalia.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto melalui program Sekolah Rakyat berupaya menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat miskin agar tidak putus sekolah, dengan harapan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.
“Ini adalah langkah strategis untuk memutus garis kemiskinan. Pendidikan menjadi kunci agar generasi berikutnya dapat hidup lebih sejahtera,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga menyampaikan bahwa BPS siap menjalin kerja sama dengan BAZNAS melalui Data Tunggal Kesejahteraan (DTSEN). Sinergi ini diharapkan dapat memastikan penyaluran zakat dan bantuan sosial lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
“Melalui kolaborasi ini, kita dapat memperbarui data DTSEN secara bersama. BAZNAS bisa memanfaatkan data tersebut untuk memetakan siapa yang miskin, di mana mereka berada, dan apakah mereka sudah menerima bantuan atau belum,” jelas Amalia.
Menutup paparannya, Amalia menyebut bahwa terdapat empat komoditas utama yang paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan, yakni beras, telur ayam, daging ayam, dan mi instan.
“Jika ingin membantu masyarakat miskin secara langsung, empat komoditas inilah yang paling berdampak terhadap kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi antara BPS dan BAZNAS, diharapkan penyaluran zakat dan bantuan sosial ke depan dapat lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan nasional.
BERITA28/08/2025 | Humas
BAZNAS RI Bentuk AAZRI untuk Perkuat Peran Amil Menuju Indonesia Emas 2045
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI secara resmi meluncurkan Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran amil dari tingkat pusat hingga desa. Inisiatif ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat nasional sekaligus mendukung pencapaian program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Peluncuran AAZRI dilakukan langsung oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, serta diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri atas perwakilan BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Kiai Noor menegaskan bahwa pembentukan AAZRI merupakan wujud nyata komitmen BAZNAS dalam memperkuat kapasitas dan peran para amil di seluruh jenjang lembaga amil zakat. “Hari ini, BAZNAS meresmikan Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) dari pusat hingga desa. Jika setiap desa memiliki lima amil, maka dengan sekitar 80 ribu desa, totalnya dapat mencapai 400 ribu amil. Ditambah dengan yang berada di kota dan provinsi, jumlahnya bisa mencapai satu juta amil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gagasan pembentukan AAZRI ini lahir melalui hasil konsultasi dengan Menteri Agama RI. Menurutnya, semakin banyak amil yang aktif di lapangan, semakin besar pula potensi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.
“Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), insya Allah kita akan mencapai angka Rp66 triliun pada tahun 2026. Dengan bertambahnya jumlah amil yang bergerak di masyarakat, potensi penghimpunan dana ZIS akan semakin meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kiai Noor menegaskan bahwa AAZRI bukan hanya sekadar wadah formal, tetapi juga sarana pembinaan, peningkatan kompetensi, dan penguatan integritas bagi para amil di seluruh Indonesia. Dengan adanya asosiasi ini, diharapkan potensi zakat nasional dapat dikelola lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Insya Allah, AAZRI akan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi dan peran amil dalam mendukung terwujudnya Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas langkah BAZNAS membentuk asosiasi amil zakat. Menurutnya, keberadaan AAZRI akan membawa dampak besar bagi kemajuan bangsa.
“AAZRI ini diperkirakan akan menaungi sekitar satu juta amil. Jika setiap amil mampu menghimpun dana Rp10 juta saja, maka dapat terkumpul sekitar Rp10 triliun yang langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat di berbagai daerah,” ujar Muzani.
Ia menilai pekerjaan para amil zakat memiliki nilai yang sangat mulia dan strategis dalam membangun bangsa. “Inilah para pahlawan Indonesia menjelang 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,” tegasnya.
Muzani juga menambahkan bahwa langkah BAZNAS ini merupakan bentuk nyata pemanfaatan kewenangan negara untuk membantu rakyat dan mempercepat terwujudnya tujuan bernegara. “Negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh militernya, tetapi juga oleh rakyat yang kuat—rakyat yang sehat, tidak berutang, tercukupi, dan memiliki pekerjaan,” tutupnya.
BERITA27/08/2025 | Humas
Menag Buka Rakornas BAZNAS 2025: Sinergikan Zakat dengan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta — Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta pada Selasa (26/8/2025). Kegiatan tahunan ini mengusung tema “Menguatkan BAZNAS, Menyukseskan Asta Cita”, yang mencerminkan komitmen BAZNAS dalam mendukung arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pembukaan Rakornas turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, di antaranya Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mo Mahdum, Ketua MUI KH. Anwar Iskandar, Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Mesir M. Zaim A. Nasution, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur. Selain itu, hadir pula para pimpinan BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Kiai Noor Achmad menegaskan bahwa Rakornas BAZNAS menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara program zakat dan Asta Cita, guna memastikan zakat benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang berperan dalam pemerataan kesejahteraan umat.
“Tema Rakornas 2025 mengandung makna besar agar zakat menjadi instrumen nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan umat dan mendukung Asta Cita,” ujar Kiai Noor.
Ia menjelaskan bahwa dukungan BAZNAS terhadap Asta Cita diwujudkan melalui berbagai program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi umat, dan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.
Lebih lanjut, Kiai Noor menegaskan bahwa BAZNAS terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan zakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan visi besar Indonesia Emas 2045.
Kinerja Penghimpunan Zakat Terus Meningkat
Dalam lima tahun terakhir, BAZNAS berhasil mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat nasional. Tercatat, pengumpulan zakat nasional meningkat dari Rp12,43 triliun pada 2020 menjadi Rp40,53 triliun di 2024. Di tingkat pusat, penghimpunan juga melonjak dari Rp517 miliar pada 2021 menjadi Rp1,12 triliun di 2024, dengan target Rp1,35 triliun pada 2025.
Selain itu, jumlah muzaki juga mengalami peningkatan hingga mencapai 28,46 juta jiwa pada 2024, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berzakat.
Kiai Noor menambahkan, peningkatan ini tidak terlepas dari transformasi digital, peningkatan kompetensi SDM amil, serta penguatan koordinasi nasional. Bahkan, Indeks Zakat Nasional (IZN) kini telah diakui Bappenas sebagai salah satu indikator pembangunan daerah.
Kiprah Internasional dan Kepedulian Kemanusiaan
BAZNAS juga berperan aktif di tingkat internasional, terutama dalam bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Hingga Juli 2025, BAZNAS telah menghimpun Rp375 miliar dan menyalurkan Rp120 miliar, menjangkau lebih dari 670 ribu penerima manfaat di Gaza.
“Kita patut berbangga karena logo BAZNAS kini dikenal di kancah internasional sebagai simbol kepedulian bangsa Indonesia,” tutur Kiai Noor.
BAZNAS Awards dan Harapan Baru
Sebagai bagian dari Rakornas, BAZNAS juga menggelar BAZNAS Awards 2025, yang memberikan hampir 1.000 penghargaan kepada berbagai pihak, mulai dari BAZNAS daerah, lembaga amil zakat (LAZ), tokoh publik, hingga mitra korporasi. Menurut Kiai Noor, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan kolaborasi.
“Harapan besar dari Rakornas ini adalah lahirnya langkah konkret yang semakin memajukan pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat bukan hanya ibadah personal, tetapi juga bagian dari semangat gotong royong bangsa menuju keadilan sosial,” tegasnya.
Rakornas 2025 juga menjadi penanda berakhirnya masa kepemimpinan BAZNAS periode 2020–2025. Kiai Noor berharap kepemimpinan berikutnya dapat melanjutkan inovasi dan membawa BAZNAS semakin kokoh dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.
“Kami mohon doa dan dukungan agar kepemimpinan berikutnya dapat meneruskan tongkat estafet ini dengan lebih kuat, demi kemajuan umat dan bangsa,” pungkasnya.
Rakornas turut dihadiri oleh para pimpinan BAZNAS RI, di antaranya Hj. Saidah Sakwan, MA, H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag, M.Si, CFRM, Kol. Caj. (Purn) KH. Nur Chamdani, Prof. (HC) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec., KH. Achmad Sudrajat, Lc, MA, CFRM, serta Prof. Ir. KH. M. Nadratuzzaman Hosen, M.S, M.Ec, Ph.D.. Hadir pula M. Arifin Purwakananta selaku Deputi I Bidang Pengumpulan, dan Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si sebagai Deputi II BAZNAS RI.
BERITA27/08/2025 | Humas
Ketua MPR RI Apresiasi Peran BAZNAS dalam Melindungi Fakir Miskin dan Masyarakat Lemah
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, H. Ahmad Muzani, memberikan apresiasi tinggi terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI yang dinilai telah berkontribusi besar membantu negara dalam melindungi dan menyejahterakan fakir miskin serta masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dalam pidatonya, Muzani menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi masyarakat lemah, termasuk fakir miskin, anak terlantar, dan pelaku usaha kecil, merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh negara. “Siapa yang bertanggung jawab mengurus fakir miskin, anak terlantar, kesehatan rakyat, dan usaha kecil? Menurut UUD, yang bertanggung jawab untuk mengurus mereka adalah negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi dan memelihara fakir miskin dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta berbagai program pemerintah. Kedua, dengan membentuk lembaga-lembaga yang diberi mandat khusus untuk mengelola dana sosial keagamaan, salah satunya BAZNAS.
“BAZNAS adalah lembaga yang diberikan amanat oleh negara untuk mengelola dana zakat dalam rangka membantu masyarakat miskin. Apa yang dilakukan BAZNAS sejatinya merupakan bentuk dukungan terhadap upaya negara mempercepat pencapaian tujuan bernegara,” terang Muzani.
Lebih lanjut, Muzani menyampaikan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari militernya yang kuat, tetapi juga dari kesejahteraan rakyatnya. “Negara ini akan kuat bukan hanya karena tentaranya yang kuat atau polisinya yang kuat, tetapi karena rakyatnya juga kuat — rakyat yang sehat, tidak berutang, kenyang, memiliki pekerjaan, dan memiliki kesejahteraan ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut, karena menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memberdayakan dan melindungi rakyat miskin. “BAZNAS merupakan bagian dari tanggung jawab itu. Karena itu, Rapat Kerja Nasional BAZNAS 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BAZNAS dalam mendukung program Asta Cita menuju Indonesia Merdeka dan Sejahtera,” pungkasnya.
Acara pembukaan Rakornas tersebut turut dihadiri oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI, H. Mo Mahdum, Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Mesir, M. Zaim A. Nasution, Ketua MUI, KH. Anwar Iskandar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, serta Kepala BPKH, Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP. Kegiatan ini juga diikuti oleh pimpinan dan perwakilan BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.
BERITA27/08/2025 | Humas
BAZNAS RI Luncurkan UPZ Desa Seluruh Indonesia untuk Optimalkan Pengelolaan Zakat
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI resmi meluncurkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat akar rumput.
UPZ Desa merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS guna memperluas jangkauan pengumpulan zakat di wilayah desa dan kelurahan, sekaligus memastikan pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.
Peluncuran tersebut dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan BAZNAS Award 2025 yang mengusung tema “Menguatkan BAZNAS, Mendukung ASTACITA”, bertempat di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan bahwa pembentukan UPZ Desa merupakan upaya nyata BAZNAS untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat nasional yang amanah, profesional, dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Pada hari ini, kami meluncurkan UPZ Desa di seluruh Indonesia dengan tujuan mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah agar benar-benar sesuai dengan tiga prinsip Aman BAZNAS, yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI,” ujar Kiai Noor.
Ia menjelaskan, keberadaan UPZ Desa memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan zakat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Hingga kini, tercatat sebanyak 2.536 UPZ tingkat kecamatan, 12.728 UPZ desa/kelurahan, dan 41.504 UPZ masjid yang telah resmi terdaftar dan aktif menghimpun serta menyalurkan dana ZIS.
“Seluruh UPZ tersebut memiliki tugas utama untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,” lanjutnya.
Kiai Noor menambahkan, potensi zakat di tingkat desa masih sangat besar mengingat jumlah desa dan kelurahan di Indonesia yang masih terus berkembang. Dengan adanya UPZ Desa, diharapkan pengelolaan zakat semakin merata dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai pelosok negeri.
“Ke depan, kami berharap seluruh UPZ dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya agar pengelolaan zakat semakin optimal serta memberikan manfaat nyata bagi umat,” pungkasnya.
BERITA27/08/2025 | Humas
Menko PMK Tekankan Pentingnya Sinergi Pemerintah dan BAZNAS untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan BAZNAS sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kerja sama yang solid antara kedua pihak akan menjadikan program pembangunan manusia lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI 2025, yang berlangsung di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Pratikno menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki peran yang lebih luas dari sekadar menyalurkan zakat. Lembaga ini, kata dia, mampu mengisi ruang-ruang sosial yang belum sepenuhnya dijangkau oleh pemerintah. Fleksibilitas yang dimiliki BAZNAS menjadi keunggulan dalam memberikan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.
“Birokrasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki keterbatasan karena harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran yang ketat. Namun BAZNAS memiliki fleksibilitas yang memungkinkan respon lebih cepat terhadap berbagai situasi,” ujar Pratikno.
Ia menilai, fleksibilitas tersebut menjadikan BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan masalah sosial. “BAZNAS dapat menutup kelemahan sistem birokrasi yang cenderung tidak fleksibel. Hal ini akan sangat membantu terutama untuk program-program yang membutuhkan respon cepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pratikno menyoroti tiga bidang utama yang membutuhkan perhatian bersama, yakni kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Menurutnya, BAZNAS telah membuktikan kontribusinya di ketiga sektor tersebut melalui berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Bidang kesehatan dan penanganan bencana harus menjadi prioritas utama karena keduanya memiliki risiko tinggi terhadap kesejahteraan publik. Keterlibatan BAZNAS di sini sangat penting dan fundamental,” ungkapnya.
Selain di tingkat nasional, Pratikno berharap sinergi antara pemerintah dan BAZNAS juga dapat diperkuat di tingkat daerah. Ia mendorong agar kolaborasi ini dapat melahirkan koalisi strategis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga zakat, sehingga upaya pembangunan manusia bisa berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap kerja sama ini bisa melahirkan kolaborasi nyata di daerah. Jika BAZNAS memiliki tim yang bisa berkoordinasi dengan kami, tentu kami siap untuk membahas lebih detail bentuk kerja samanya,” pungkas Pratikno.
BERITA27/08/2025 | Humas
Mendagri Dorong Sinergi BAZNAS dan Pemda untuk Pengelolaan Zakat yang Lebih Optimal
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, melalui Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, menekankan pentingnya sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintah daerah (pemda) dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang komprehensif, mulai dari kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Suhajar Diantoro saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 yang mengusung tema “Menguatkan BAZNAS, Mendukung ASTACITA” di Jakarta, Selasa (26/08/2025).
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara BAZNAS dan pemerintah daerah dapat menghindari tumpang tindih program, sekaligus memastikan distribusi zakat berjalan adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
“Kalau BAZNAS sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maka pengelolaannya akan lebih baik dan pemanfaatannya pun lebih tepat sasaran,” ujar Suhajar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
“Hal ini memungkinkan pendekatan pengumpulan dan distribusi zakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal,” jelasnya.
Suhajar menilai, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan muzakki dan mustahik secara akurat menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah.
Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki legitimasi dan kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, hingga sektor swasta.
“Keterlibatan pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, sehingga partisipasi para muzakki juga akan meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suhajar menyebut, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mengembangkan kebijakan dan program zakat yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.
“Penguatan peran ini tentu harus didukung oleh regulasi yang jelas dan kapasitas kelembagaan yang memadai agar dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
BERITA27/08/2025 | Humas
Gubernur ASR Tunaikan Zakat Melalui BAZNAS Sultra: Teladan Kepemimpinan dan Komitmen Pemberdayaan Umat
Kendari, 28 Maret 2025 — Di tengah padatnya aktivitas memimpin pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., yang akrab disapa ASR, kembali menunjukkan keteladanannya sebagai pemimpin Muslim yang istiqamah. Bertempat di kediaman pribadinya, Gubernur ASR menunaikan zakat mal secara langsung melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Momen penuh keberkahan tersebut bukan hanya wujud ketaatan seorang pemimpin terhadap perintah agama, tetapi juga menjadi penguatan peran strategis BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat.
Gubernur ASR, Sosok Dermawan dan Teladan Umat
Kepala Pelaksana BAZNAS Sultra, Andi Muh. Syafi’i R., S.Kom., mengungkapkan bahwa keteladanan Gubernur ASR dalam menunaikan zakat sudah berlangsung sejak lama.
“Bapak ASR dikenal sebagai Jenderal Dermawan sejak masih aktif di militer. Beliau senantiasa membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang,” ujar Syafi’i.
Sejak tahun 2018, saat masih menjabat sebagai Kepala BIN Daerah Sulawesi Tenggara (Kabinda Sultra), ASR secara rutin menunaikan zakat mal dan zakat fitrah melalui BAZNAS Sultra. Kini, meskipun memegang amanah yang lebih besar sebagai Gubernur, komitmen tersebut tetap terjaga.
Pada kesempatan itu, zakat mal dan fitrah Gubernur ASR diterima langsung oleh Wakil Ketua II BAZNAS Sultra, Drs. H. Anab T. Malinda, S.H., M.Si, serta disaksikan oleh Ketua BAZNAS Sultra Punardin, S.Ag., Wakil Ketua IV Drs. H. Arsidik Asuru, M.Ag., Kepala Pelaksana Andi Muh. Syafi’i R., S.Kom., dan Kabag Kesdum Agung Syutiawan, S.Sos.
Penyerahan tersebut bukan hanya prosesi seremonial, melainkan bentuk nyata keimanan dan kepedulian sosial. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi—membersihkan harta, menumbuhkan solidaritas, dan menghadirkan keberkahan bagi muzaki maupun mustahik.
Dukungan ASR untuk Penguatan Peran BAZNAS Sultra
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur ASR menyampaikan apresiasinya atas profesionalisme dan kredibilitas BAZNAS Sultra dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Beliau juga memberikan arah kebijakan strategis untuk memperkuat peran BAZNAS di masa mendatang.
ASR menekankan pentingnya memperluas sumber zakat, tidak hanya bergantung pada Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga melibatkan kalangan pengusaha dan pelaku bisnis yang telah memenuhi nisab dan haul.
“Potensi zakat perusahaan dan pengusaha harus digali lebih dalam agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Gubernur ASR.
Arahan tersebut sejalan dengan visi BAZNAS yang berorientasi pada pengumpulan dan pendistribusian zakat secara tepat sasaran, transparan, dan produktif. Dengan menggandeng sektor swasta, BAZNAS dapat membangun ekosistem zakat yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.
Lebih lanjut, Gubernur ASR juga menekankan pentingnya penyaluran zakat untuk program produktif dan pemberdayaan, bukan semata untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek. Menurutnya, zakat harus menjadi jembatan bagi mustahik agar mampu bangkit secara ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan.
Sinergi BAZNAS dan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Masyarakat
Menanggapi arahan tersebut, Ketua BAZNAS Sultra Punardin, S.Ag., menyampaikan bahwa berbagai program yang dijalankan BAZNAS telah selaras dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sultra di bawah kepemimpinan ASR-HUGUA.
Beberapa di antaranya adalah program bantuan modal usaha yang sejalan dengan program unggulan ASR-HUGUA yaitu MANTU (Modal Usaha untuk Ibu-Ibu). Melalui program ini, BAZNAS membantu para mustahik, khususnya perempuan, untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil dengan dukungan modal, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan.
Selain itu, BAZNAS juga menjalankan program bantuan pendidikan yang senafas dengan program PENGGARIS (Perlengkapan dan Seragam Gratis Sekolah). Program ini ditujukan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah tanpa terkendala biaya seragam dan perlengkapan.
“Masih banyak program lain yang selaras dan bisa dikolaborasikan. Sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS sangat penting untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan terukur,” ungkap Punardin.
Sinergi ini menjadi kunci dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.
Zakat, Pilar Keadilan Sosial dan Ekonomi Umat
Penunaian zakat oleh Gubernur ASR bukan hanya tindakan pribadi, tetapi juga pesan moral dan spiritual bagi masyarakat. Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial dan kestabilan ekonomi umat.
Langkah Gubernur ASR diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh pejabat, pengusaha, dan masyarakat Muslim di Sulawesi Tenggara untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.
Dengan zakat, setiap individu tidak hanya mensucikan hartanya, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan.
Semoga langkah mulia ini menjadi contoh nyata kepemimpinan yang membawa keberkahan dan semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai jembatan kebaikan bagi seluruh umat. Amin ya Rabbal ‘alamin.
BERITA31/03/2025 | Humas
Zakat Istana 2025: Para Menteri, Pejabat Negara, dan Aparat Negara Tunaikan Zakat Melalui BAZNAS RI
Jakarta, 27 Maret 2025 — Para menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR dan DPD RI, serta unsur TNI dan Polri menunaikan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia dalam kegiatan Zakat Istana 2025 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).
Acara penuh makna ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Staf Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta berbagai pejabat tinggi negara lainnya.
Ketua BAZNAS RI Apresiasi Keteladanan Para Pejabat Negara
Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas komitmen para pemimpin bangsa yang mempercayakan penunaian zakatnya melalui BAZNAS.
“Kami sangat berterima kasih kepada para pejabat negara yang menunaikan zakatnya melalui BAZNAS. Ini adalah contoh nyata dan teladan yang patut diikuti oleh masyarakat luas bahwa zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat,” ujar Kiai Noor.
Beliau menegaskan bahwa partisipasi aktif para pejabat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga resmi pengelola zakat.
“Dengan semakin banyak zakat yang dikelola secara profesional dan transparan, maka penyaluran bantuan kepada mustahik di berbagai bidang akan semakin efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dana Zakat Dikelola Transparan dan Akuntabel
Kiai Noor memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun BAZNAS akan digunakan secara transparan, profesional, dan akuntabel untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Beliau juga menyampaikan apresiasi atas dukungan sejumlah kementerian yang selama ini berkolaborasi dengan BAZNAS dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Kami berterima kasih kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan atas kerja sama yang baik dengan BAZNAS. Selain itu, kami juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran/BP2MI, serta BKKBN dalam mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan,” jelas Kiai Noor.
Kerja sama lintas kementerian tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi nasional dalam menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui pengelolaan zakat yang profesional.
Program Kolaboratif BAZNAS: Dari Pendidikan Hingga Pemberdayaan Pekerja
Lebih lanjut, Kiai Noor mengungkapkan bahwa BAZNAS baru-baru ini menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memberangkatkan 2.000 pekerja terampil dari kalangan dhuafa ke Jepang setiap tahun melalui program magang kerja. Program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana dana zakat bisa dikelola untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat dhuafa,” ujar Kiai Noor.
Teladan Pemimpin dalam Berzakat
Menurut Kiai Noor, keikutsertaan para pemimpin negara dalam Zakat Istana 2025 menunjukkan kesadaran kolektif bahwa zakat bukan hanya kewajiban personal, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk membangun bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.
“Kami berharap keteladanan para pejabat negara ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS,” tuturnya.
BAZNAS terus berupaya memastikan bahwa setiap rupiah zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi mustahik di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah menunaikan zakatnya melalui BAZNAS RI, yang semakin menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan ekosistem zakat nasional.
BERITA28/03/2025 | Humas
Presiden Prabowo Apresiasi BAZNAS: Terima Kasih atas Dedikasi Meningkatkan Kesejahteraan Umat
Jakarta, 27 Maret 2025 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI atas kiprahnya dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung program pemerintah melalui berbagai inisiatif unggulan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Zakat Istana 2025, yang turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum, SE, MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM, dan jajaran pimpinan BAZNAS RI, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).
“Saya ucapkan terima kasih kepada BAZNAS RI atas peran pentingnya dalam membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Peran BAZNAS Diakui Hingga ke Luar Negeri
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kiprah BAZNAS tidak hanya berdampak signifikan di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional. Salah satu contohnya adalah peran aktif BAZNAS dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina dan kawasan Timur Tengah.
“Saya menghormati kerja keras saudara-saudara di BAZNAS yang juga diapresiasi di luar negeri. Di Palestina, di Timur Tengah, BAZNAS dikenal sebagai lembaga yang hadir di tempat-tempat sulit. Terima kasih BAZNAS,” ungkap Presiden.
Zakat sebagai Bentuk Kepedulian dan Gotong Royong
Dalam momentum Ramadan menjelang Idulfitri 2025, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak dapat pulang ke kampung halaman. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial melalui zakat, infak, dan sedekah.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Mari kita berdoa dan membantu mereka dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah,” ajaknya.
Presiden juga menekankan bahwa zakat merupakan wujud rasa syukur sekaligus sarana untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.
“Dengan berzakat, kita menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan-Nya, serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa zakat mencerminkan semangat gotong royong, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga zakat yang kita keluarkan menjadi amal ibadah yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT,” imbuhnya.
Presiden Tekankan Pentingnya Transparansi Penyaluran Zakat
Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan dan penyaluran zakat secara transparan, efektif, dan tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Penyaluran zakat harus dilakukan secara transparan dan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Hadir Para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara
Acara Zakat Istana 2025 juga dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pariwisata Widyawati Wardhana, MenpanRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, bersama perwakilan TNI dan Polri.
Kehadiran para pejabat tinggi tersebut menjadi simbol kuat dukungan pemerintah terhadap gerakan zakat nasional serta penguatan peran BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan umat.
BERITA28/03/2025 | Humas
BAZNAS dan KSrelief Salurkan 7.911 Paket Pangan Ramadhan untuk Warga Pra-Sejahtera
Jakarta, 17 Februari 2025 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket pangan Ramadhan dari King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) kepada masyarakat kurang mampu di Kampung Pemulung, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin (17/2/2025).
Pada Ramadhan tahun ini, sebanyak 7.911 paket bantuan pangan dari KSrelief disalurkan melalui BAZNAS kepada masyarakat di empat provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Setiap paket berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, kecap manis, saus, garam, sarden, dan gula, yang diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara BAZNAS dan KSrelief dalam menebarkan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
“Kami berterima kasih kepada KSrelief atas kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia. Bantuan ini sangat berarti, terutama di bulan Ramadhan ketika kebutuhan pangan meningkat. BAZNAS berkomitmen menyalurkan bantuan ini secara tepat sasaran, termasuk bagi warga Kampung Pemulung Pondok Labu,” ujar Kiai Noor.
Beliau menambahkan, kolaborasi ini merupakan bagian dari program kemanusiaan BAZNAS yang terus memperluas jangkauan manfaat melalui kerja sama dengan berbagai mitra, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Bantuan dari KSrelief menjadi wujud nyata solidaritas global dalam membantu sesama. BAZNAS akan terus berperan sebagai jembatan kebaikan antara para donatur dan penerima manfaat,” tambahnya.
Kiai Noor juga menegaskan pentingnya memperkuat semangat kepedulian dan solidaritas sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ia mengajak umat Islam yang memiliki rezeki lebih untuk berpartisipasi melalui zakat, infak, dan sedekah.
“Langkah kemanusiaan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi dan menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Ia berharap sinergi antara BAZNAS dan KSrelief terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat pra-sejahtera yang dapat terbantu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan.
“Bersama-sama kita dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi warga Kampung Pemulung Pondok Labu,” pungkasnya.
Masyarakat penerima manfaat menyambut bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur. Salah satu penerima, Inem (60), penjual keripik singkong di Kampung Pemulung Pondok Labu, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama untuk persiapan sahur dan buka puasa Ramadhan nanti,” ujarnya dengan haru.
“Terima kasih kepada Raja Salman dan BAZNAS. Semoga bantuan ini membawa keberkahan untuk semua.”
King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) merupakan lembaga kemanusiaan yang didirikan oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, yang secara konsisten menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Melalui kerja sama dengan BAZNAS RI, KSrelief terus memperkuat komitmen kemanusiaannya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya pada momen penuh berkah seperti bulan Ramadhan.
BERITA17/02/2025 | Humas
BAZNAS dan KSrelief Salurkan 7.911 Paket Pangan Ramadhan 1446 H untuk 40 Kabupaten/Kota
Jakarta, 17 Februari 2025 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadhan 1446 H dari King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief), lembaga kemanusiaan yang didirikan oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud.
Penyaluran bantuan ini akan menjangkau 40 kabupaten/kota di empat provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Setiap paket berisi bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap manis, saus, garam, dan gula, guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan selama bulan suci Ramadhan.
Acara penyerahan dan pelepasan bantuan dilaksanakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, pada Senin (17/2/2025). Bantuan tersebut didanai sepenuhnya oleh King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Mr. Faisal Abdullah Al-Amudi, serta perwakilan KSrelief Abdul Rahman Al Zaben dan Ghazi Alanazi. Hadir pula pejabat pemerintah Indonesia, antara lain Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag, Staf Ahli Menteri Sosial RI Dr. Drs. Pepen Nazaruddin, M.Si., QGIA, serta Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Siti Nugraha Mauludiah.
Dalam sambutannya, Kiai Noor menyampaikan bahwa bantuan sebanyak 7.911 paket pangan tersebut merupakan program rutin tahunan yang telah berjalan selama tiga tahun sebagai bentuk komitmen BAZNAS dan KSrelief dalam membantu masyarakat Indonesia.
“Bulan Ramadhan selalu dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, BAZNAS kembali menerima bantuan paket pangan Ramadhan dari KSrelief untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan tahun ketiga kerja sama kemanusiaan ini berjalan,” ujarnya.
Menurut Kiai Noor, setiap paket seberat 29 kilogram menjadi bukti nyata semangat kepedulian dan solidaritas kemanusiaan dari Kerajaan Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia.
“Dengan menyalurkan 7.911 paket kepada keluarga pra-sejahtera, kita tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan harapan, kasih sayang, dan kehangatan di bulan penuh berkah ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kiai Noor menegaskan bahwa BAZNAS siap memperluas kerja sama dengan KSrelief, tidak hanya di bidang kemanusiaan, tetapi juga di sektor ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan sosial.
“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya KSrelief. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi, serta seluruh rakyatnya,” tutup Kiai Noor.
Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Faisal bin Abdullah Al-Amudi, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam program kemanusiaan ini.
“Bantuan ini merupakan arahan langsung dari Yang Mulia Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, melalui koordinasi dengan BAZNAS. Ini merupakan bentuk perhatian terhadap masyarakat Muslim Indonesia dan dunia,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam bidang kemanusiaan.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan masyarakat Muslim Indonesia yang membutuhkan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang. Semoga kedua bangsa kita terus diberkahi kemajuan dan kemakmuran,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM, Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, MA., Pimpinan Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat, Lc., M.A., CFRM, Sekretaris Utama BAZNAS RI H. Subhan Cholid, Lc., serta Deputi II BAZNAS RI M. Arifin Purwakananta dan Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.
Melalui sinergi antara BAZNAS RI dan KSrelief, diharapkan semakin banyak masyarakat pra-sejahtera yang terbantu dan dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan penuh keberkahan.
BERITA17/02/2025 | Humas
BAZNAS dan LAZ Komitmen Bangun Kembali Gaza, Salurkan Rp120 Miliar untuk Palestina
Jakarta, 2025 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh Indonesia menegaskan komitmen mereka untuk terus berkontribusi dalam pembangunan kembali Gaza, serta mengajak masyarakat memperkuat dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS mengungkapkan bahwa hingga kini lembaga tersebut telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp120 miliar untuk masyarakat Palestina, dengan lebih dari 407.350 penerima manfaat, dan jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, dalam Rapat Koordinasi Khusus bertajuk “Membasuh Luka Palestina” yang digelar di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 perwakilan LAZ dan UPZ yang turut menyalurkan infak melalui BAZNAS.
“Ini membuktikan bahwa Indonesia hadir di Palestina, Indonesia hadir di Gaza. Secara politik, kekuatan umat Islam Indonesia memiliki pengaruh besar di mata dunia,” ujar Kiai Noor.
Ia menegaskan bahwa meskipun bantuan yang dikirim Indonesia mungkin tidak sebesar dukungan finansial dari negara-negara Arab, namun kehadiran dan kepedulian umat Islam Indonesia di Gaza sangat berarti bagi rakyat Palestina.
“Kita mungkin kalah dalam jumlah bantuan, tetapi kehadiran umat Islam Indonesia di Gaza sangat dibutuhkan dan memberi dampak yang besar bagi masyarakat Palestina,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kiai Noor menyampaikan bahwa bantuan dari Indonesia juga menjadi bentuk penegasan bahwa Gaza tidak akan ditinggalkan, sekaligus sebagai tanggapan atas pernyataan mantan Presiden AS, Donald Trump, yang pernah mengusulkan relokasi warga Gaza ke wilayah lain.
“Kehadiran Indonesia dan negara-negara lain membuktikan bahwa Gaza tidak ditinggalkan oleh umat Islam dan masyarakat dunia. Banyak juga saudara non-Muslim yang menunjukkan kepeduliannya terhadap Gaza,” ujarnya.
Kiai Noor juga menambahkan bahwa Malaysia telah berencana membangun berbagai fasilitas publik di Gaza, seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid, dengan nilai proyek mencapai Rp400 miliar, sejalan dengan rencana pembangunan yang juga diinisiasi oleh BAZNAS RI.
“Perdana Menteri Malaysia, Prof. Dr. Anwar Ibrahim, menyampaikan akan membangun rumah sakit, sekolah, dan masjid — sama seperti cita-cita kami. Nilainya hampir sama dengan yang kami rencanakan,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Bidang Koordinasi Nasional BAZNAS RI, KH Acmad Sudrajat, Lc., MA., CFRM, menuturkan bahwa BAZNAS akan segera memanfaatkan momentum pascagencatan senjata antara Palestina dan Israel untuk melakukan langkah strategis dalam pembangunan di Gaza.
“Kami menyambut kondisi pascaperang ini dengan penuh optimisme dan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk membangun kawasan Indonesia di Gaza,” tutur Kiai Ajat.
Ia menambahkan, momen di bulan Syakban ini menjadi waktu yang penuh berkah untuk memulai langkah nyata bagi kemanusiaan.
“Semoga Allah memudahkan niat baik kita dan memberi kesempatan agar kita dapat bersama-sama hadir di Gaza untuk membangun kembali kehidupan masyarakat di sana,” pungkasnya.
BERITA12/02/2025 | Humas
BAZNAS RI dan UCY Jalin Kerja Sama Strategis Perkuat Riset dan Inovasi Zakat Nasional
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) untuk memperkuat riset dan inovasi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun.
Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang mencakup pengelolaan ZIS, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pemberdayaan ekonomi di lingkungan UCY.
Penandatanganan berlangsung di Auditorium UCY dan dihadiri oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., bersama Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, H. Rizaludin Kurniawan, M.Si., CFRM., serta Rektor UCY beserta jajaran akademisi.
Dalam sambutannya, Prof. Noor Achmad menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga zakat dan perguruan tinggi. Menurutnya, integrasi antara dunia akademik dan lembaga zakat sangat penting untuk memperluas dampak zakat bagi kesejahteraan umat.
“Kolaborasi ini sangat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, berbagai kegiatan lain yang bersifat produktif juga dapat didukung melalui kerja sama BAZNAS dan UCY,” ungkap Kiai Noor.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat keilmuan dalam pengembangan pengelolaan zakat yang profesional dan inovatif.
“Perguruan tinggi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengelola zakat yang dihimpun dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Langkah ini akan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan akademik sekaligus masyarakat,” jelasnya.
Menurut Kiai Noor, sinergi nilai keislaman dan keilmuan diharapkan mampu melahirkan program pemberdayaan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.
“Semoga ke depan kerja sama ini dapat diperluas dalam bidang penelitian, pengembangan, dan optimalisasi potensi ZIS secara nasional,” imbuhnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, Ketua BAZNAS RI juga menyampaikan kuliah umum bertajuk “Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Perguruan Tinggi untuk Ekonomi Berkelanjutan”, yang mendapat antusiasme tinggi dari sivitas akademika UCY.
Sementara itu, Rektor UCY menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dan berharap implementasinya dapat berjalan efektif di berbagai bidang.
“Kami menyambut baik kemitraan ini dan berharap kerja sama antara UCY dan BAZNAS dapat memberikan manfaat luas, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BAZNAS Kota Yogyakarta, serta sejumlah tokoh akademisi dan masyarakat.
BERITA12/02/2025 | Humas
Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kinerja BAZNAS dan Dorong Peningkatan Penghimpunan ZIS-DSKL 2025
BAZNAS RI kembali mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI atas capaian kinerja dan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) sepanjang tahun 2024. Selain itu, Komisi VIII juga mendorong BAZNAS untuk terus meningkatkan target penghimpunan nasional di tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BAZNAS RI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025). Hadir pula Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., serta para perwakilan fraksi dari Komisi VIII DPR RI.
“Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja BAZNAS tahun 2024, dan mendorong agar target penghimpunan ZIS-DSKL tahun 2025 dapat tercapai dengan optimal,” ujar Abdul Wachid.
Lebih lanjut, Abdul Wachid menjelaskan bahwa BAZNAS RI diharapkan dapat menyusun rencana proyeksi pengumpulan nasional tahun 2025 dengan target Rp13,33 triliun di dalam neraca dan Rp38,72 triliun di luar neraca, sehingga total proyeksi nasional mencapai Rp50,06 triliun.
Selain fokus pada penghimpunan dana, Komisi VIII juga menekankan pentingnya pelaksanaan program prioritas BAZNAS tahun 2025 agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. “Program prioritas BAZNAS tahun 2025 mencakup penguatan layanan kesehatan di 34 provinsi, program microfinance, kampung zakat, santripreneur, beasiswa BAZNAS, Zchicken, Zmart, pembangunan rumah layak huni, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta BAZNAS Tanggap Bencana,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa BAZNAS perlu menyiapkan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional agar mampu mendukung program-program prioritas serta kegiatan kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, turut mengapresiasi penyaluran program BAZNAS yang dinilai telah tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin. “Dari laporan yang kami terima, program BAZNAS telah menjangkau lebih dari satu juta masyarakat miskin di berbagai daerah dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan rasa syukur atas dukungan dan apresiasi yang diberikan Komisi VIII DPR RI. “Alhamdulillah, capaian BAZNAS tahun 2024 mendapat apresiasi dari DPR. Dukungan ini akan semakin memperkuat langkah kami dalam mencapai target tahun 2025,” ungkap Kiai Noor.
Ia juga menambahkan bahwa terdapat keputusan penting dalam rapat tersebut, yakni pengakuan amil zakat di lingkungan BAZNAS sebagai amil zakat negara, sebagai bentuk hadirnya peran negara dalam memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah guna mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.
Turut hadir dalam agenda tersebut jajaran pimpinan BAZNAS RI, antara lain Hj. Saidah Sakwan, Prof. Dr. H. Zainulbahar Noor, SE, H. Rizaludin Kurniawan, M.Si, KH. Acmad Sudrajat, Lc., MA., CFRM, Prof. Ir. H. M. Nadratuzzaman, M.S., M.Sc., Ph.D., Kol. Caj. (Purn) Nur Chamdani, Dr. HM Imdadun Rahmat, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS RI, Subhan Cholid, Lc., MA.
BERITA06/02/2025 | Humas
BAZNAS Raih Elshinta Award 2025 atas Kolaborasi Terbaik dalam Literasi Zakat
Jakarta, 2025 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia meraih penghargaan Elshinta Award 2025 dalam kategori Outstanding Business Collaboration atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama dan memberikan perspektif edukatif melalui siaran Radio Elshinta.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung kepada Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, dalam acara penganugerahan yang digelar di Gedung Antara Heritage Center, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Kiai Noor menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Radio Elshinta yang selama ini menjadi mitra strategis dalam upaya meningkatkan literasi zakat serta memperluas jangkauan komunikasi publik BAZNAS.
“Elshinta adalah mitra kolaborasi yang luar biasa. Dukungan mereka sangat membantu BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan komunikasi kepada masyarakat. Alhamdulillah, berkat sinergi ini, capaian BAZNAS meningkat hingga 30 persen,” ujar Kiai Noor.
Ia berharap kolaborasi positif tersebut dapat terus berlanjut, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial.
“Kami berharap Elshinta terus berkomitmen menyiarkan informasi edukatif tentang zakat dan bersama BAZNAS memperluas manfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kiai Noor menegaskan bahwa BAZNAS RI akan terus memperkuat kemitraan dengan berbagai media massa untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang zakat, infak, dan sedekah.
“Kami percaya kolaborasi dengan media seperti Radio Elshinta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap BAZNAS dan memperluas jangkauan dakwah zakat di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kiai Noor juga menyinggung bahwa dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS telah menerima berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen BAZNAS dalam menjaga prinsip “3A” — Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.
“Kami berupaya menjaga amanah dengan prinsip 3A: Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Prinsip inilah yang menjadi pondasi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS,” pungkasnya.
BERITA05/02/2025 | Humas
Info Rekening Zakat
Mari tunaikan zakat Anda dengan mentransfer ke rekening zakat.
BAZNAS
Info Rekening Zakat
